contoh latar belakang penelitian kuantitatif

Jika anda adalah mahasiswa, tentunya kalimat judul yang saya ajukan di atas bukanlah hal yang membuat anda kaget, apalagi kagum. Namun tidak sedikit yang bingung dalam menentukan judul skripsinya saat dirasa semua judul penelitian tidak ada kecocokan dengan yang kita inginkan. Padahal cara menyusun skripsi itu seharusnya bukan malah mikirin judul apa yang pas buat anda, akan tetapi hal yang perlu anda pikirkan adalah fokus masalah. Fokus masalah adalah suatu permasalahan, fenomena, yang telah terjadi dan memang patut dikategorikan sebagai masalah. Misalnya, jika anda jurusan tarbiyah (pendidikan islam), atau ilmu sosial dan politik, atau fakultas pertanian, maka carilah di sekeliling anda kondisi ril yang sesuai dengan jurusan anda. Jika sudah, maka hubungkan dan bandingkan dengan teori yang anda pelajari. Jika sesuai, maka cari teori yang mendukungnya, jika tidak sesuai, maka cari teori yang memecahkannya. 

Untuk membuat latar belakang penelitian kuantitatif, ada 3 hal yang harus anda ketahui:
  1. kajian tentang pengaruh, hubungan, dan perbandingan;
  2. sesuaikan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian;
  3. sesuaikan antara latar belakang dengan teknik penelitian anda. 

Di bawah ini adalah contoh latar penelitian kuantitatif. Dengan cara :
  1. Anda dapat menulis dari hal yang paling umum dulu, baru mengkerucut ke hal yang paling khusus hingga menjadi judul, atau sebaliknya, anda tulis yang khusus dulu, kemudian tulis yang umum. 
    latar belakang penelitian memerlukan fokus masalah

Contoh latar belakang Penelitian Kuantitatif : UMUM --> KHUSUS 

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,salah satu karakteristik pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang.Hal ini disebabkan pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya. 

Dari perspektif ekonomi, pajak merupakan salah satu primadona penerimaan Negara yang paling potensial.Bahkan, saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi Negara karena merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Negara/pemerintah. 

Berdasarkan fungsinya yang membiayai pengeluaran umum pemerintah, Safri Nurmantu membedakan fungsi tersebut ke dalam dua kategori fungsi,yaitu fungsi budgetair dan regulerend. 1. Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function) yaitu fungsi pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 2. Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dengan demikian, berarti pajak adalah aset penting yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Sehingga, sistem pelayanan administrasi perpajakan perlu di prioritaskan dengan manajemen yang baik dan lebih maju dengan sistem informasi yang akurat dengan tujuan optimalisasi pelayanan. Hal ini Sesuai dengan KepMenPan No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah,yang diantaranya meliputi: Kesederhanaan, kejelasan, kepastian dan ketepatan waktu akurasi, tidak diskriminatif, bertanggung-jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan, aksesi, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, keamanan, kenyamanan. 

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang harus disusun dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien.Suatu administrasi pajak dikatakan baik apabila mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul secara efisien dan efektif.Seperti yang dikutip dari Lawson (1959:116) bahwa sebagian dari masalah administrasi adalah: a. Sistem pelaporan dan sistem informasi yang buruk. b. Kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan administrasi c. Sistem penganggaran dan pembukuan yang buruk. d. Prosedur kerja yang belum operasional. e. Kurangnya pegawai yang professional. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sub-sistem perpajakan yang pada hakekatnya, merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. 

Menurut Gunadi, “pajak ini mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat.Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah bahwa pajak harus mengadakan reformasi” Hal ini menyiratkan bahwa Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Sehingga tuntutan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Pajak merupakan bagian dari pelayanan publik. Oleh sebab itu sistem pelayanan administrasi pajak harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, responsifitas, dan efisiensi dalam pelayanan. 

Dwiyanto (2003: 92) “Efisiensi menunjuk pada dimensi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai jenis pelayanan publik” . Hal ini tentunya tak lepas dari pemanfaatan system informasi, implementasi fungsi manajerial secara komprehensip, serta dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi Planning, Organizing, Actuating dan Controlling oleh organisasi Dirjen Pajak dengan perbaikan dan penyempurnaan melalui reformasi administrasi perpajakan.

Chaizi Nasucha (2004)“reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat”. Bird dan Jantscer (1992) seperti dikutip oleh Chaizi Nasucha, mengemukakan bahwa agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: 1) Struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi 2) Strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan 3) Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Dengan kata lain, sistem informasi dan manajemen merupakan jawaban yang tepat yang diharapkan dapat membantu proses rutin dari transaksi-transaksi pelayanan administrasi pajak agar efisien, ekonomis dan cepat. 

John F.Nash dan Martil B.Robert (1988:35) yang diterjemahkan oleh Jugianto H.M, menyatakan bahwa; Sistem Informasi adalah kombinasi dari orang-orang,fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal. Tentunya sistem informasi ini selayaknya diterapkan dalam ruang lingkup administrasi perpajakan agar kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Sistem Informasi Pajak dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak no.29/PJ./199 adalah: “Sistem Informasi Perpajakan adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dalam suatu jaringan kerja lokal” Sedangkan bagi Wajib Pajak yang kesulitan menyampaikan SPT secara langsung karena alasan waktu dan lokasi yang jauh dapat memanfaatkan fasilitas penyampaian SPT melalaui internet (e-Filing). 

Selain Sistem Informasi sebagai pendukung kelancaran dan manajemen sebagai penentu, maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas, serta mempunyai kode etik kerja dengan dasar prinsip manajemen yang berkualitas merupakan faktor penentu tinggi rendahnya nilai sebuah pelayanan. Agus Dwiyanto menyatakan: “Salah satu faktor rendahnya pemberian pelayanan yang berkualitas adalah rendahnya sumber daya manusia.Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan ketidakmampuan petugas memberikan solusi kepada costumer atau yang lebih dikenal dengan melakukan tindakan diskresi (dwiyanto, 2006:84) ” Dengan didasari pengaruh sistem informasi dan manajemen terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan, maka reformasi pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, seyogyanya diterapkan tidak hanya dilingkungan direktorat perpajakan pusat,tapi sampai daerah pemerintahan Kecamatan hingga Kelurahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana Sistem Informasi dan Manajemen berpengaruh terhadap reformasi dalam pelayanan administrasi perpajakan dalam ruang lingkup Pajak Bumi dan Bangunan di Kec.Sukaraja Kab.Sukabumi.Terkait dengan hal di atas, maka judul yang akan diajukan peneliti untuk rencana penelitian ini adalah : “PENGARUH SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI”

Nah, sekarang akan kita jelaskan variabel-variabel penelitian di atas dengan  :
  1. Sistem informasi : sebagai variabel X1
  2. Manajemen : sebagai Variabel X2
  3. Pelayanan administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) Sebagai variabel Y
Jika anda tertarik dengan pembahasan variabel penelitian, atau cara membuat rumusan masalah, anda dapat langsung mengunjunginya di blog yang sederhana ini di link ini